ruang diskusi

Iklan

2 responses

16 06 2010
Ruli Somantri

Modern Islam Di Indonesia (Jawa)
Oleh : Ruli Somantri (58410363)
Prodi PAI C/IV
1. Kedatangan dan Penyebaran Islam di Indonesia
Ada teorii yang berpendapat baru abad ke-13 M. yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan lainnya, dan yang berpendapat sudah sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi yann antara lain dikemukakan W.P. Groeneveldt, Syeikh Muhammad Naguib Al-Attas, S.Q. Fatimi, Hamka, Uka Tjandrasasmita dll. Masing-masing golongan membuat argumentasinya. Tetapi bagaimanapun kami berpendapat yang benar abad ke-1 H. atau abad ke-7 M. dan langsung dari Arabia (Kami telah membicarakan kelemahankelemahan teori abad ke-13 M. dalam Sejarah Nasional Indonesia III, sejak tahun 1975 dan seterusnya serta dalam berbagai tulisan lainnya. Kedatangan Islam awalnya melalui perdagangan Internasional dan penyebaran atau penyampaiannya secara lebih mendalam oleh para da’i dan para wali (Di Jawa Wali Sanga) yang berasal dari luar atau dari Indonesia sendiri. Waktu kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa fase dan yang abad ke-7 M. baru di bagian Barat Indonesia saja, Penyebaran
Islam di Indonesia bahkan di wilayah Asia Tenggara berjalan dengan damai sesuai dengan prinsip-prinsip konsep Islam. Proses Islamisasi melalui berbagai jalur : Perdagangan, Pernikahan, Memasuki birokrasi, Sufisme, Pendidikan (Pesantren), Kesenian.
2. Pertumbuhan dan Perkembangan Kesultanan-Kesultanan di Indonesia
Setelah terjadi proses penyebaran Islam lambat laun tumbuh dan berkembang Keultanan-Kesultanan dengan dinamika sejarahnya dalam berbagai aspek:social- politik, social ekonomi-perdagangan, social keagamaan dan kebudayaan. Dalam bidang socialpolitik biasanya terjadi pergantian kekuasaan yang mulus tetapi kadang-kadng tidak mulus. Tidak mulus disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga; dan juga kadang-kadang karena hasutan politik dari luar dari pihak yang menginginkan penjajahan termasuk bidang monopoli perdagangan. Dalam menjalankan politik pemerintahan Kesultanan mempunyai system birokrasi yang cukup lengkap, tetapi jika mulai dimasuki system birokrasi Barat (dari Penjajah) mulai terjadi perlawanan. Tumbuh dan berkembangnya Kesultanan –Kesultanan di Indonesia tidak menunjukkan persamaan kaena ada yang sejak abad ke-16, 17 dan ke-18 M.mulai memudar bahkan pada awal abad ke-19 M. mulai di bawah lindungan pemerintahan jajahan (terutama Belanda sejak VOC –Hindia Belanda) dan ada yang baru awal abad ke 20 M. contohnya Kesultanan Aceh Darussalam baru dikuasai Hindia-Belanda. Bahkan pada abad ke-19 M. di manamana timbul gerakan social dan keagamaan misalnya Pemberontakan Cilegon, Perang Padri, Pemberontakan Antasari, dan di daerah-daerah lainnya. Pemberontakan atau perlawanan-perlawanan terhadap penjajah tersebut umumnya dipimpin para Kiai atau Ulama. .
Di antara sejumlah Kesultanan di Indonesia yang pada abad ke-17 M. mencapai keemasan dilihat dari berbagai aspek kehidupan: politik, ekonomi-perdagangan, keagamaan dan kebudayaan: ialah Kesultanan Aceh Darussalam semasa Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Mataram semasa Sultan Agung Hanyakrasusumo, Kesultanan Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Gowa semasa Sultan Hasan Uddin. Dapat kita catat tentang kemajuan keagamaan terutama yang memberikan warisan kesasteraan agama Islam mengenai berbagai hal: Taugid, Tasawuf dan Tarekatnya, Fikh, Musyah Al- Qur’an, dan lainnya ialah Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian Kesultanan Banaten. Aceh terkenal dengan para ulama besarnya dan tempat berguru para kiai sebelum pergi menenuaikan ibadah haj, karena itu sering digelari Aceh Serambi Mekkah. Di Aceh hidup Hamzah Fansuri (w. 1527 M.), Syamsuddin As-Sumaatrani (abad 17 M.),
Nuruddin Ar-Raniri ( abd-17 M.), Abdurrauf As-Singkili (abd 17 M.)dan lainnya. Dari Aceh mulai sastra keagamaaan Islam yang ditulis dalam huruf Jawi berbagasa Melayu dan tersebar ke berbagai daerah Indonesia: di Sumatara, di Bima, Maluku, Sulawesi- Buton, Kalimantan. Demikian pula pengaruhnya ke Banten , Cirebon dan lainnya. Pada abad 17 dan 18 Masehi hubungan atau jaringan kuat antara ulama-ulama Timur Tengah dan Melayu-Indonesia. KItab-kitab Fikh yang tersebar sejak masa lampau di Indonesia telah banyak dibicarakan dan dapat kami catatan pada umumnya di Kesulatanan-Kesultanan di Indonesia menerapkan Syari’ah terutama di bidang Ubudiyah, Muamalah dan Hudud, tetapi dalam bidang Jinayah tidak kecuali satu masa di Kesultanan Aceh Darussalam semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 tetapi kemudian dihapus mada masa Iskandar Thani (baca Denys Lombard: Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskanda Muda (1607-1636), KPG-EFEO 2006, hlm. 118-119) Hubungan perekonomian dan perdagangan antar Kesultanan di Indonesia dan antar Bangsa dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, Di Timur Jauh: Cina, Jepang dan lainnya dan juga dengan Timur Tengah: Arabia, Persi (Iran), Irak, Turki, Mesir dan lainnya berjalan terus sekalipun penah dirintangi oleh politk monopoli perdagangan Portugis dan Belanda. Setelah penjajahan VOC dan kemudian Hindia Belanda praktis beberapa Kesulatanan perekonomian dan perdagangannya beralih kepada penjajah kecuali Aceh baru pada awal abad ke-20 awal. Hubungan-hubungan ekonomi pedagangan dengan negeri-negeri Islam diperkuat juga dengan hubungan persabatan dalam menghadapi penjajahan.
Dapat pula kita catatat bahwa meskipun penjajahan VOC-Hindia Belanda merupakan factor keruntuhan bagi Kesultanan-Kesultanan di Indonesia namun perlawanan dengan cara pemberontakan seperti telah dikatakan di atas berjalan terus. Untuk merintangi atau menghalangi kegiatan-kegiatan Islam di berbagai bidang Pemerintah Hindia Belanda misalnya dalam bidang ibadah haj dikeluarkanlah Haji Ordonansi 1922 yang sebanarnya merugikan umat Islam Indonesia. Demikian pula di bidang pendidikan muncul Ordonnansi Guru, 1925. Politik penjajahan Belanda untuk merintangi berbagai upaya bagi umat Islam telah diatur pula oleh Het Kantoor voor Inlandsche Zaken , tetapi anehnya lebih mengatur kehidupan keagamaan yang dianut bangsa Indonesia yang dapat kita perhatikan dalam disertasi H. Aqib Suminto “ Islam Hindia Belanda” LP3S, 1986. Mengenai keberadaan pendidikan zaman Penjajahan Belanda dengan berbagai gerakan pendidikan sebagai lawan perimbangan terhadap system pendidikan yang diciptakan Penjajahan Belanda misalnya tumbuh dan berkembangnya pendidikanpendidikan Islami yang dipelopori oleh Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Thahir Jalaluddin, Syaikh Mugammad Jamil Jambek dll di daerah Minangkabau dan di antara lain yang berpengaruh ialah pendidikan Surau Jembatan Besi. Demikian juga di Jakarta waktu itu tahun 1905, Muhammadiyah di Yogyakarta, Haji Abdulkarim dengan Hayatul Qulub di Majlengka, dan gerakan-gerakan pendidikan sebagai pembaruan untuk pendidikan Islam. (Baca: Deliar Noer: Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.). Demikian pula dibicarakan hal-hal berhubungan dengan gerakan politik dari tahun tahun tersebut. Setelah jaman Penjajahan Belanda bagaimana kehidupan politik dan lainnya dalam Islam di Indonesia pada zaman Pendudukan Jepang, kita akan mendapat gambaran bagaimana dari salah sebuah buku yang juga menerangkan tentang segi positif dan sefi negatifnya tindakan Pemerintah Pendudukan Jepang, terlebih yang diakibatkan tindakantindakan Jepang yang menyebabkan penderitaan rakyat yang juga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di beberapa tempat (Baca: Harry J. Benda “Bulan Sabit Dan Matahari Terbit. Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang.” Pustaka Jaya, 1985). Selanjutnya kita akan sampai pada pebicaraan tentang Islam sejak Kemerdekaan Indonesia terutama masalah perjuangan Islam masa modern dari sekitar tahun 1945 sampai 1965 an setelahnya. B.J. Bolland dalam “ The Struggle Of Islam In Modern Indonesia” 1971, telah memberikan gambaran gerakan-gerakan politik Islam di zaman sejarah Indonesia modern itu dan dampaknya terhadap kehidupan setelah 25 tahun sejak merdeka. Boland dalam kajiannya melakukan pendekatan sosiologis yaitu dari segi awal idea-idea dunia Islam dan sejarahnya untuk mengetahui sejauh dan bagaimana fungsifunsi Islam sebagai kekuatan yang hidup di Indonesia baru. Sehubungan dengan itu dikatakan pelunya serta akan berhasil jika dilakukan pendekatan perkembangannya selama duapuluh limatahun dan dari sudut inilah untuk memperoleh beberapa bahan tentang kegiatan-kegiatan Islam secara spesifik, problema-problema serta kecenderungan-kecenderungannya. Menarik perhatian kita bahwa Boland memberikan gambaran kepada kita kecuali tentang perkembangan Islam 25 tahun juga memberikan gambaran pembagian gambaran politik tahun 1945-1955, kemudian masa penguatan kedalam komunitas Islam sendiri sampai peningkatannya (1955-1965), dan masa setelah 30 September 1965.
3. Kesimpulan dan Upaya Menumbuhkan Citra Kejayaan Islam
Jikalau kita amati perjalanan Sejarah Islam di Indonesia dari masa ke masa sejak kedatangan, proses penyebaran sampai zaman tumbuh dan berkembangnya Kesultanan Kesultanan bahkan mencapai keemasannya terasa telah terjadinya dinamika histories yang menggembirakan.. Di zaman Keemasan Kesultanan-Kesultanan di Indonesia sebagaimana telah dicontohkan terutama abad ke-17 M. telah memberikan warisan sejarah yang gemilang dalam berbagai aspek: Sosial- politik Sosial-ekonomiperdagangan Sosial –keagamaan dan kebudayaan, ternyata telah memberikan citra yang dapat dibanggakan. Namun demikian setelah mulai dimasuki pengaruh baik politik, ekonomi-perdagangan maupun system pemerintahan maka umat Islam mengalami keresahan yang akibatnya muncul perlawanan atau pemberontakan melwan politik penjajahan baik melalui gerakan politik mapun gerakan keagamaan dan gerakan pendidikan. Namun upaya perjuangan masyarakat Musilm di bawah pimpinan para ulama itu mengalami kegagalan akibat berbagai factor antara lain: perselisihan internal yang kemudian dimasuki politik divide et empera, pemisahan persatuan antara ulama dan umara, antara perjuangan dari satu daerah dengan daerah lainnya belum ada persatuan, pendidikan masyarakat yang dengan sengaja oleh pokitik Belanda dibedakan terutama menuju sekulerasmi dengan pengawasan ketat terhadap pendidikan non-pemerintah yang berlandaskan keagamaan dsb.
4. Prof Dr Harun Nasution (1919-1998) Pelopor Pemikir Rasional Islam Indonesia
Almarhum Harun Nasution dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 23 September 1919. Ia dikenal sebagai seorang filsuf dan pemikir Islam Indonesia. Semasa hidupnya ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN (sekarang UIN) Jakarta periode 1973-1984. Harun adalah pelopor perluasan cakrawala pemikiran dan pemahaman keagamaan yang bertumpu pada rasionalisme yang berdasar pada peran akal dalam kehidupan beragama. Dalam ceramahnya, ia selalu menekankan agar kaum Muslim Indonesia berpikir secara rasional.
Sebagai tokoh yang berpikiran luwes, ia pernah mengusulkan pembentukan wadah musyawarah antar agama, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga. Sebagai seorang yang selalu memiliki pemikiran terbuka, seperti yang dituturkan Rektor UIN Komaruddin Hidayat, Harun mendorong mahasiswanya untuk tak takut berekspresi dan berijihad berdasarkan argumen mereka asalkan tetap memegang rukun iman dan rukun Islam. Harun juga telah melakukan deradikalisasi dengan membuka ruang penafsiran lebih lanjut atas ajaran Islam berdasarkan kebutuhan masa dan perubahan zaman. Atas dasar pemikiran seperti itu, Dekan FISIP UIN Bahtiar Effendy pun berpendapat bahwa Harun layak mendapat penghargaan karena sikapnya yang rasionalis.
5. Prof Dr Nurcholish Madjid (1939-2005) Peletak Dasar Teologi Politik Islam Kontemporer
Almarhum Nurcholish Madjid lahir 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Nurcholish atau yang sering dipanggil dengan Cak Nur, pernah populer dengan slogannya “Islam yes, partai Islam no”, sebuah gagasan yang menjadi kontroversial di saat sebagian masyarakat Islam sedang ramai mendirikan partai bernafaskan Islam. Hingga masa reformasi dan setelahnya, ia tetap konsisten dengan slogan tersebut meskipun peluang untuk membuka partai berlabelkan Islam sangat terbuka. Cak Nur adalah salah satu penggagas pluralisme. Walaupun sepenuhnya belum dapat diterima masyarakat Islam Indonesia, namun sebagai seorang cendekiawan pemikir Islam dan budayawan yang meletakkan konsep desakralisasi dan sekularisasi untuk memudahkan memahami Islam dalam kerangka struktur sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia, langkah itu telah menempatkannya sebagai intelektual Muslim terdepan, terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemerosotan dan ancaman disintegrasi bangsa. Ia meletakkan dasar-dasar teologi politik Islam kontemporer dengan mengaitkannya terhadap keadaan umat Islam di Indonesia. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra menyebut, Nurcholish juga memiliki prinsip, “sekularisasi yes, sekularisme no”, yang mengajak umat Islam mengembalikan hal-hal yang bersifat keduniawian pada tempatnya.
Sumber Referensi :
Azyumardi Azra: Jaringan Ulama Timur Tengahdan Kepulauan Nusantara Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Penerbit Mizan, 1994.
Deliar Noer: Geraakan Modern Islam di Indonesia. 1900-1942.LP3 ES., Jakarta 1980
http://www.beritaindonesia.co.id/tokoh/kontributor-pemikiran-islam-modern/

16 06 2010
Ruli Somantri

Modern Islam di Aceh
Oleh : Ruli Somantri (58410363)
PAI-C/IV
Hadih Maja yang melekat dalam masyarakat Aceh, melekat kuat walau tanpa perekat. Hadih Maja ini cukup memberi bukti bahwa sejak dulu kehidupan masyarakat Aceh telah tertata dengan rapi di bawah naungan dan sentuhan cinta sendi sendi Islam (hukom bak Syiah Kuala), kehidupan yang berlandaskan syariat Islam. Ini juga memberi bukti bahwa syariat Islam di Aceh bukanlah barang baru yang lahir kemarin, kemarin ketika orang pada bising, pusing karena konflik yang makin meruncing, bukan lahir saat orang pada kuatir sehingga mereka mencari solusi yang menyetir konflik.
Syariat Islam telah dulu ada, dulu saat pemikiran orang belum maju, maju oleh hilang rasa malu. Sebagai bukti, Sejarah telah mencatat bahwa Daud al-Fattani seorang ulama yang terkenal di Thailand datang ke Aceh untuk belajar agama pada Muhammad Zain al-Faqih Jalal ad-Din al-Ashi tahun 1760 M, ini karena ingin mempelajari Islam, yang beliau dengar dari orang-orang bahwa Aceh negeri yang telah bersyariat. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada saat pemerintahan Iskandar Muda (Meukuta Alam, 1607-1636), sewaktu beliau berkuasa peraturan peraturan yang dikeluarkan selalu bertautan dengan pemberlakuan hukum Islam, peraturan peraturan itu semua disalin dalam “Peraturan di dalam Negeri Aceh Bandar Dar as-Salam” atau lebih dikenal dengan “Adat Meukuta Alam”.25 Dengan peraturan inilah Po Teumeuruhom menjalankan syariat Islam kala itu, terlebih lagi dibantu dengan fatwa fatwa dari Ulama kenamaan Abdurrauf as-Singkily yang saat itu menjadi Mufti Kerajaan Aceh Darussalam. Kala itu pula, ulama memiliki peran yang cukup besar dalam penerapan dan pengawalan syariat Islam. Ulama benar bersinar, bagai lentera yang dibutuhkan kala gelap, bahkan bagai bulan. Ulama memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam, di samping menjadi pendamping sultan.
Saat itu ulama benar-benar menjadi mitra sejajar penguasa, setiap fatwa ulama menjadi lentera bagi penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun sekarang, ulama bagai bunga kembang tak jadi, ada dianggap tiada, persis harimau kehilangan taring. Ulama hanya dijadikan mitra pemerintah pada saat tertentu saja, itupun kalau menguntungkan, demikian amatan sahibul ra’yi. Kondisi ini juga menghambat jalannya syariat Islam secara kaffah, bahkan akan menjadi sebuah dilema dalam masyarakat yang memilukan. Sebenarnya jika mau mengembalikan kondisi seperti masa Iskandar Muda, tidaklah sulit. Mengembalikan marwah yang telah kadaluarsa oleh zaman, kadaluarsa oleh kebijakan, kadang kadaluarsa oleh peraturan, mengingat bahwa masyarakat Aceh dan para pemimpin di Aceh adalah muslim yang kita yakini masih memliki kemauan dan komitmen keagamaan yang tinggi.
Kembali membuka tabir sejarah, masyarakat Aceh sejak dulu telah memberikan respek yang baik terhadap penerapan syariat Islam di bumi serambi Mekkah. Bahkan salah satu penyebab konflik yang terjadi di Aceh disebabkan adalah karena penerapan Syariat Islam yang pernah dijanjikan oleh Soekarno tidak kunjung diberikan, janji yang pernah diucapkan, siang dinantikan bahkan malam jadi impian ditambah dengan tetesan air mata buaya.
Akibat dari itu, akibat janji bagai “pungguk merindukan bulan”, Aceh bergolak di bawah pimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan mengadakan perlawanan bersenjata menentang pemerintahan Seokarno, menuntut janji yang pernah diucapkan oleh lidah yang tak bertulang, janji yang pernah diingkari. Pergolakan Abu Beureueh tetap berlanjut, beliau tidak mau menghentikan perlawanannya, tetap pada pendirian menggapai yang terbuang, menggapai janji syariat yang telah pernah diucapkan. Salah satu solusi yang diberikan untuk menghentikan pergolakan tersebut dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi (Wakil Perdana Menteri I/Ketua Misi
Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959), keputusan tersebut terkenal dengan nama keputusan Missi Hardi. Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam tiga bidang; agama, pendidikan dan peradatan, sehingga Aceh menyandang gelar Daerah Istimewa.
Janji Daerah Istimewa tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari Soekarno, janji yang juga pernah menderaikan air mata para ulama Aceh kala itu, memang kadang air mata mudah jatuh berderai, bersimbah pipi, membasuh muka, walau kadang disebabkan oleh janji buaya, mereka iba dengan tangisan Soekarno kala itu. Janji ini menurut Al Yasa’ Abu Bakar layak dipercaya pernah diberikan, ini karena perjuangan rakyat Aceh sejak awal peperangan melawan Belanda antara lain didorong untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah di tengah masyarakat. Bahkan tuntutan agar Aceh menjadi sebuah provinsi terpisah, merdeka katakanlah, juga karena keinginan melaksanakan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh.29 Kata orang, “sudah jatuh ketiban tangga”, “sudah buta tambah lagi sumbing”, memang apes benar nasib Aceh.
Pada masa pemerintahan Orde Baru tidak kalah menyedihkan lagi. Betapa tidak, Undang Undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang- Undang Pemerintahan di Daerah, yaitu Undang-Unndang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang undang ini, nasib penegakan syariat yang menjadi salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh tidak disinggung lagi. Tidak disinggung mungkin karena takut tersungging, bahkan masalah keistimewaan hanya disebutkan dalam penjelasan pasal 93, yang intinya daerah Istimewa Aceh hanya sebutan belaka. agama di dalamnya, pemerintah daerah tetap berupaya untuk menjalankan keistimewaan tersebut, ini dibuktikan dengan dikeluarkan beberapa peraturan dearah yang berkenaan dengan penerapan syariat Islam. Sejumlah peraturan yang dikeluarkan, peraturan untuk menyambut syariat Islam datang, kandati ini tarik menarik dengan keinginan pemerintah pusat yang mencoba menghapus nilai Istimewa yang diberikan kepada Aceh. Pemerintah pusat pernah menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di daerah Istimewa Aceh yang dibuat pada tahun 1967 ketika menteri dalam Negeri dijabat oleh Basuki Rahmat. Ini menunjukkan bahwa sejarah penerapan Syariat di Aceh bagaikan dua kutub magnet yang saling tarik menarik, satu sisi rakyat Aceh ingin menerapan syariat Islam dan di sisi lain Pemerintah Pusat mengabaikan aspirasi ini.
Pada masa Reformasi, Presiden BJ Habibie menandatangani UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan dan Peran Ulama dalam Kebijakan. Mengenai keistimewaan bidang agama didefinisikan dengan penerapan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Undang undang ini sedikit meredam kekecewaaan masyarakat Aceh. Pada masa pemerintahan Megawati juga lahir Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang lebih dikenal dengan Undang undang Otonomi Khusus. Dan undang undang ini juga membenarkan pembentukan Mahkamah Syar’iyah baik pada tingkat rendah ataupun tingkat tinggi, wewenangnya meliputi seluruh bidang syari’at yang berkaitan dengan peradilan dan menyatakan kedudukan peradilan tersebut sama dengan peradilan umum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan gendang penerapan syariat Islam secara kaffah di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuh oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara kaffah. Mengaktualisasi penerapan syariat Islam secara kaffah, lahirlah beberapa Qanun yang menjadi pegangan secara yuridis formal dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Namun harus diakui bahwa qanun-qanun tersebut masih banyak terdapat kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan syariat Islam seperti yang kita rasakan sekarang ini.
Bahkan Al Yasa’ Abu Bakar mengatakan bahwa qanun-qanun yang ada sekarang harus direvisi karena isi qanun tersebut masih banyak kekurangan, serta perlu menyusun qanun yang lebih baik.

Referensi :
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek I, cet ke-5, Jakarta: UI Press, 1985
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Jakarta: Logos, 2003
Muslim Ibrahim, “Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh”dalam Syahrizal (ed), kontekstualisasi
syariat Islam di NAD, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: